Dinamika politik Indonesia tahun 2024-2025 diwarnai oleh fenomena sosioreligius yang unik: gugatan massal terhadap validitas nasab kelompok Baalwi. Gerakan yang dipicu oleh penelitian ilmiah-sejarah ini telah melahirkan gelombang kesadaran baru di akar rumput, khususnya warga Nahdliyin, yang mulai mendambakan kembalinya otoritas keagamaan kepada ulama Nusantara asli. Namun, di tengah arus besar “demistifikasi” ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) justru mengambil langkah yang dianggap anomali dengan merangkul sosok Habib Husin Ba’agil ke dalam jajaran partai.
Keputusan PSI untuk memamerkan keterlibatan tokoh Baalwi secara terang-terangan menciptakan dilema internal dan eksternal. Di satu sisi, PSI di bawah Kaesang Pangarep tampak ingin memperluas basis massa ke segmen religius-nasionalis dengan memanfaatkan figur yang memiliki kedekatan dengan simbol-simbol negara dan militer. Namun, di sisi lain, langkah ini justru terlihat “tuli” terhadap gejolak yang sedang terjadi di kalangan pemilih rasional dan warga NU yang sedang gencar mengampanyekan pemisahan politik dari pengaruh hegemoni nasab.
Ada beberapa risiko strategis yang kini membayangi PSI. Basis massa NU yang kini sedang “bangun” dan kritis terhadap narasi “jualan agama” lewat gelar nasab kemungkinan besar akan melihat PSI sebagai partai yang justru melanggengkan model politik identitas lama. Jika sentimen anti-Baalwi terus membesar, PSI berisiko kehilangan potensi ceruk suara dari jutaan warga Nahdiyyin yang menginginkan kepemimpinan berbasis rekam jejak, bukan silsilah.
Sejak awal, PSI mem-branding diri sebagai partai anak muda yang progresif, rasional, dan anti-politisasi agama. Menjadikan tokoh dengan identitas “habib” sebagai ujung tombak politik menciptakan kesan bahwa PSI sedang melakukan “standar ganda”: menentang politik identitas di satu sisi, namun menggunakannya di sisi lain demi kepentingan elektoral instan.
Sebagaimana yang dialami PPP dan PKS yang suaranya cenderung stagnan atau menurun karena gagal membaca perubahan psikologi pemilih dan arus utama anti ekploitasi nasab, PSI bisa terjebak dalam lubang yang sama. Mengandalkan figur karismatik tradisional di era digital, di mana klaim-klaim sejarah dapat diuji secara terbuka, adalah strategi yang rentan.
Langkah PSI ini memang bisa dibaca sebagai upaya menantang arus (contrarian strategy). Mereka mungkin bertaruh bahwa massa yang masih loyal pada figur habib tetap masih ada. Namun, dalam politik yang dinamis, mengabaikan sentimen sosiologis yang sedang tumbuh kuat di organisasi terbesar seperti NU adalah perjudian yang sangat mahal.
Jika gerakan anti-Baalwi berhasil mengubah peta kepemimpinan di PBNU di masa depan, PSI mungkin akan mendapati dirinya berdiri di sisi sejarah yang salah—terisolasi dari arus utama pemilih Nusantara yang kini lebih menghargai “nasab perjuangan” dan intelektualisme daripada sekadar “nasab keturunan”.
Oleh: Didin Syahbudin