Sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) secara historis memiliki daya tawar geopolitik dan elektoral yang sangat strategis. Kendati secara struktural Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berkomitmen pada Khittah 1926 (independensi politik), dalam praktiknya, dinamika internal PBNU tidak dapat dipisahkan dari intervensi dan ekspektasi kelompok kepentingan, baik internal maupun eksternal. Dinamika kepemimpinan PBNU hari ini setidaknya dipengaruhi oleh konvergensi lima arus kepentingan utama yang berusaha membangun pengaruh strategis di tubuh organisasi.
Pertama Kepentingan Rezim Prabowo
Kelompok kepentingan pertama berpusat pada konsolidasi politik pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto. Istana berkepentingan memastikan stabilitas politik nasional dengan menempatkan figur-figur struktural PBNU yang akomodatif terhadap agenda pemerintah.
Faksi ini melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan birokratis maupun kultural dengan lingkaran kekuasaan. Di antara calon-calon potensial dari kepentingan ini adalah: K.H. Ma’ruf Amin, K.H. Miftachul Akhyar, K.H. Marzuki Mustamar, K.H. Saifuddin Halim, Gus Miftah, K.H. Nasaruddin Umar, Gus Irfan Yusuf, Gus Kikin, Gus Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Nusron Wahid, dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Kelompok Kepentingan PKB
Kelompok kepentingan kedua datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebagai partai yang lahir dari rahim NU, para elite PKB berkepentingan agar posisi Rais ‘Aam dan Ketua Umum PBNU diisi oleh figur yang memandang pentingnya relasi organik antara struktur PBNU dan partai politik sebagai wadah aspirasi warga nahdliyin di parlemen.
Calon-calon potensial dari kepentingan ini diwakili oleh figur-figur seperti:K.H. Ma’ruf Amin (mantan Ketua Dewan Syuro PKB), K.H. Said Aqil Siroj (pandangan politik dekat PKB), K.H. Marzuki Mustamar (pandangan politik dekat PKB), K.H. Abdussalam Shohib (Gus Salam), K.H. Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar (Gus Kautsar), K.H. Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) K.H. Imam Jazuli.
Kelompok Kepentingan Habaib
Kelompok kepentingan ketiga adalah Habaib Ba’alwi. Dinamika internal NU juga beririsan kuat dengan diskursus keagamaan kontemporer, khususnya polemik keabsahan nasab keturunan Ba’alwi yang diinisiasi oleh tesis kritis K.H. Imaduddin Utsman. Kelompok kepentingan dari kalangan Habaib berkepentingan agar tampuk kepemimpinan PBNU diisi oleh figur-figur moderat yang tidak mengadopsi gerakan pembatalan nasab tersebut demi menjaga status quo tradisi penghormatan keagamaan.
Tokoh-tokoh yang dipandang akomodatif terhadap faksi ini meliputi:
K.H. Miftachul Akhyar, K.H. Zulfa Mustofa, K.H. Fahrur Rozi (Gus Fahrur), Gus Miftah dan Gus Faiz.
Kelompok Intelektual pro Masyayikh Pribumi
kelompok kepentingan keempat adalah kelompok para kiai trah walisongo dan intelektual NU yang dikenal kritis terhadap habaib. Beberapa tahun ke belakang muncul arus balik yang mengkristal dari kalangan akademisi, kader Gusdurian, dan pengasuh pesantren yang mendukung dekonstruksi nasab habaib. Faksi ini mendorong pembersihan pengaruh eksternal kehabiban dalam struktur NU dengan argumen historis bahwa pada tahun 1926, organisasi kehabiban (Rabitah Alawiyah) berdiri terpisah dari NU. Kelompok ini menuntut PBNU dipimpin oleh figur yang tegas memprioritaskan kepemimpinan berbasis ulama pribumi (masyayikh).
Calon-calon potensial dari kelompkk ini di antaranya: K.H. Said Aqil Siroj, K.H. Saifudin Halim, K.H. Marzuki Mustamar, K.H. Ahmad Muwafiq, K.H. Imaduddin Utsman, dan K.H. Abbas Billy (Gus Abbas Buntet).
Kelompok Politik Non Prabowo dan Non PKB
Kelompok kepentingan kelima adalah entitas politik eksternal non-pemerintah dan non-PKB yang berharap PBNU konsisten menerapkan politik jarak lurus (menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik). Mereka berkepentingan agar PBNU bertindak sebagai payung moral bangsa (moral force) ketimbang agen politik praktis.
Figur yang saat ini merepresentasikan corak ini dalam menjaga keseimbangan relasi antar-partai. Calon yang potensial dari kelompok ini adalah K.H. Yahya Cholil Staquf dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul), yang saat ini mengusung gagasan kemandirian organisasi.
Pertarungan pengaruh di tubuh PBNU hari ini merupakan refleksi dari pergeseran NU dari sekadar ormas keagamaan menjadi episentrum modal sosial dan politik di Indonesia. Kendati terdapat berbagai kepentingan lain yang saling berkelindan, konvergensi dari lima arus kepentingan di atas: negara, partai politik, identitas nasab, gerakan kritis historis, dan dorongan netralitas, akan menjadi faktor determinan utama yang membentuk wajah kepemimpinan PBNU di masa depan.
#WongNUmelek
Oleh: Didin Syahbudin
