Beberapa hari ini Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali mengemuka di publik. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan isyarat bahwa pergantian menteri tersebut tinggal menunggu waktu.
Ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (7/4/2026), seperti dalam laporan kompas.id, Teddy Indra Wijaya hanya mengatakan, “Tunggu aja,” menanggapi pertanyaan seputar reshuffle. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan perubahan komposisi kabinet dalam waktu dekat.
Menanggapi isu tersebut, K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantani (akrab dipanggil Kiai Imad), seorang kiai NU dari Banten yang juga pengasuh Pesantren NU Kresek Banten dan wakil ketua umum PWI-LS, menyambut baik adanya rencana reshuffle kabinet, bahkan menurutnya harus secepatnya terutama menteri-menteri yang diduga terlibat kasus korupsi seperti Nusron Wahid. Menurut Kiai Imad, Presiden Prabowo sudah berkomitmen memberantas korupsi di Indonesia, jangan sampai mempunyai Menteri yang membebani komitmennya itu,
“Presiden Prabowo kan sudah komitmen mau kejar koruptor sampai antartika, ini yang ada di agus salim (kantor ATR) kan deket,” sindirnya.
Menurut Kiai Imad, Nusron Wahid harus direshuffle karena adanya indikasi kuat terkait kasus korupsi kouta haji di mana laporan Tempo ada aliran dana 1 juta dollar ke Zainal Abdidin, staf ahli Nusron Ketika ia menjadi ketua Pansus di 2024 lalu,
“laporan Tempo sudah jelas itu, stafnya Nusron terima duit 1 juta dolar dari Alex. Niyat menerima suapnya sudah ada. Staf ahli gak mungkin dipercaya koruptor untuk terima duit tanpa yakin dia disuruh atasannya”, tegasnya.
Kiai Imad juga mempertanyakan KPK yang memvonis Pansus haji tidak menerima suap. Menurutnya jangan ada kesan KPK mendahului dan tebang pilih. Ia juga menyoroti metode investigasi dilingkungan KPK yang terkesan mengabaikan fakta,
“Yang lucu KPK, proses masih berjalan, sudah vonis Pansus tidak menerima suap. Ini kan komedi. Padahal menurut Tempo uang sudah diterima staf Nusron. Seharusnya KPK kejar itu,” tandasnya.
Menurut Kiai Imad, hasil investigasi Tempo akan membebani Presiden jika Nusron tidak dicopot. Masyrakat akan bertanya-tanya akan keseriusan presiden dalam memberantas korupsi,
“Biarkan KPK seluas-luasnya menangani kasus ini. Zaman medsos ini masyarakat bisa dapat info dari mana saja, termasuk dari Tempo. Jika berita staf sudah menerima uang suap ya harus ditelusuri siapa saja yang sudah menerima. Jangan-jangan pengembalian itu terjadi setelah uang diterima, dan dikembalikan hanya Ketika kasus mencuat. Kepercayaan masyarakat kepada Presiden Prabowo akan hilang jika ada Menteri yang di mata masyarakat diduga kuat terlibat korupsi tetapi masih ada di samping Presiden”. tutupnya